Kupang, mediantt.com – Buntut dari sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak tegas terhadap kisruh antara KPK dan Polri, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Akar) NTT, menarik dukungan politik ke Presiden Jokowi. Pernyataan ini terungkap dalam diskusi yang digelar di Gedung PWI NTT, yang dilanjutkan dengan orasi politik di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Sabtu (24/1).
Dua agenda ini digelar merespons polemik antara Polri versus KPK yang tengah memanas terkait penunjukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri, meski KPK telah menetapkan BG sebagai tersangka kasus rekening gendut sebelum dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Komisi III DPR RI. BG jadi tersangka sebab KPK beralasan pihaknya telah memiliki alat bukti kuat tentang rekening gendut dan upaya pencucian uang oleh BG.
Menurut ARAK NTT, penunjukan BG sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman menunjukkan Presiden Jokowi sedang berupaya merusak sistem ketatanegaraan NKRI. Sebab, bila siapapun dia pejabat negara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus berhenti secara sukarela atau diberhentikan dari jabatannya demi kelancaran proses hukum, namun dalam penunjukan BG justru mengabaikan etika hukum yang berlaku di NKRI. Bututnya, Presiden Jokowi kemudian memberhentikan Kapolri Sutarman dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri, dengan dalih agar BG konsetrasi menjawab persoalan hukum di KPK. Buntut lanjutan, dalam hitungan jam, Badrodin langsung menunjuk Irjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri.
Dengan kekuasaannya dan tanpa menunggu lama, Budi Waseso melancarkan aksi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto layaknya seorang buronan atau teroris usai mengantar anaknya di sekolah. ARAK menilai sikap Polri itu adalah tidak murni untuk menegakan hukum tapi Polri justru sedang mengemban kepentingan politik partai pengusung pemerintahan Joko Widodo saat ini, dalam hal ini PDIP. “Kami menilai Presiden Joko Widodo mengingkari janjinya saat kampanye. Janji Trisakti sekadar selogan belaka. Presiden Jokowi telah keluar dari komitmen memberantas korupsi. Jokowi lebih berupaya mengamankan kepentingan partai pengusung ketimbang menegakan hukum,” tegas Kordinator ARAK, Bedy Roma, dalam orasi politinya di Taman Nostalgia, Sabtu (24/1/2015) malam.
Dalam aksi itu, ARAK merekomendasikan tujuh pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pertama, mendesak Presiden Jokowi membatalkan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kedua, mendesak Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), karena melakukan penangkapan terhadap BW, komisioner KPK, dinilai di luar prosedur hukum. Ketiga, mendukung Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) mempercepat penuntasan kasus korupsi BG. Kempat: mendesak KPK melakukan aksi bersih-bersih diri dari berbagai unsur korupsi yang terjadi sebelum menjabat sebagai komisioner KPK. Kelima, mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Polri mempercapat proses hukum Bambang Widjoyanto dan segera mengeluarkan SP3 jika tidak terdapat bukti kuat kesalahannya. Hal ini untuk menghargai hukum tetapi juga mencegah KPK tersandera. Keenam, mendesak KPK agar berani dan tidak tebang pilih menuntaskan kasus korupsi di sektor energi dan pengemplang pajak. Ketujuh, ARAK NTT menarik dukungan politik terhadap Presiden Jokowi, karena telah mengingkari komitmen menegakan hukum dengan cara memberantas korupsi. (jdz)
