JAKARTA – Politik di Indonesia, terutama di DPR, mengalami stagnasi setelah pemilihan presiden pada pengujung 2014. Meski dua kutub kuat di DPR, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sudah melakukan ’’islah’’, ekses Pilpres 2014 diprediksi masih terasa saat memasuki 2015.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin menyatakan, situasi politik 2015 masih dipengaruhi hasil Pilpres 2014. Upaya pembagian kekuasaan antara KMP dan KIH sudah disepakati dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun, friksi kepentingan kelompok itu menjelang penutupan 2014 belum tuntas 100 persen.
”Selain friksi dua kelompok koalisi itu, terbelahnya Partai Golkar dan PPP menyebabkan ketidakpastian keberpihakan politik terhadap dua kelompok koalisi di parlemen,” kata Hasanuddin, Sabtu (27/12).
Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat itu menyatakan, pada Januari 2015, saat DPR memulai masa kerja pascareses, tantangan pertama dinamika politik menghadang. Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berpengaruh pada agenda politik di parlemen.
”Tarik-menarik dan perubahan peta dukungan pada Perppu Pilkada menunjukkan bahwa peta politik bisa saja berubah dengan cepat pada 2015,” ujarnya.
Tidak cukup di perppu, keputusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga memunculkan usul hak interpelasi. Semangat kebersamaan di dalam parlemen susah diwujudkan karena ada dua kubu yang berseberangan. ”Akan sulit membangun rasa saling percaya,” ujarnya.
Pada 2015 ada sejumlah partai yang menggelar perhelatan besar seperti musyawarah nasional maupun kongres. PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional akan mengadakan forum tertinggi yang mengagendakan pemilihan Ketum pada tahun depan. Hasanuddin menilai, hasil forum sejumlah parpol itu menentukan peta politik nasional pada 2015.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani berharap situasi dan kondisi politik Indonesia 2015 jauh lebih kondusif. Pemerintah diharapkan bisa merealisasikan janji, sedangkan DPR tidak lagi terbelah. Peran pemerintah, yakni mengantisipasi serta berdialog dan berkomunikasi dengan DPR, dinilai bisa memastikan stabilitas politik.
”Tapi, kalau pemerintah melakukan politik belah bambu, politik pada 2015 terus hangat dan menjalar ke mana-mana,” kata Muzani.
Karena itu, lanjut Muzani, dialog dan komunikasi tersebut menjadi jalan yang penting demi menghindari stagnasi 2014. Sebab, komunikasi bisa menciptakan kesejukan dan kondusivitas politik pada 2015. (jp/jdz)
