JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan yang sangat besar di parlemen diprediksi segera berakhir. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperkirakan, pemicu pertamanya adalah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 2015. Saat itulah soliditas KMP akan tercerai berai.
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mengatakan, saat ini masih terus ada upaya dari koalisi pendukung pemerintah untuk menambah dukungan politiknya di DPR. Fakta perpecahan sejumlah partai juga membuktikan bahwa KMP sulit menjadi solid, apalagi permanen. ”KMP kapan bubar hanya soal waktu,” kata Desmond kepada wartawan di gedung parlemen Kamis (11/12).
Dia bahkan menyebut perseteruan di parlemen antara dua koalisi besar, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, dengan istilah lucu-lucuan. Menurut dia, lucu-lucuan politik itu hanya akan bertahan tiga tahun. Sebab, pada tahun keempat, seluruh partai politik mulai menyiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum 2019. ”KMP pun bisa bubar lebih cepat dari tiga tahun,” ujarnya.
Menurut Desmond, pilkada langsung bisa menjadi bibit perpecahan KMP lebih awal. Indikasinya sangat mudah. Menurut Desmond, Partai Golongan Karya (Golkar) di KMP ingin selalu menang sendiri, mendapatkan semuanya, jika dibandingkan dengan Partai Gerindra yang cenderung mengalah. Kondisi semacam itu bisa saja terjadi dalam proses penentuan calon kepala daerah. ”Pengalaman berbagi di jabatan, yang selalu mengalah adalah Gerindra. Yang ngotot Golkar dan PAN,” katanya.
Dia juga menuding salah satu pemicu pecahnya KMP adalah Partai Demokrat yang memprakarsai terbitnya perppu pilkada langsung. Aturan itu bertujuan untuk menganulir putusan DPR yang awalnya mengesahkan UU tentang Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD.
Menanggapi tudingan itu, Ketua harian DPP Demokrat Syarief Hasan mengaku Demokrat bukan pemecah KMP. Sebab, sejak dulu Demokrat tidak berada di barisan pendukung Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden lalu. ”Siapa bilang? Kami tidak pernah memecah belah,” ujarnya.
Menurut Syrief, perppu sudah dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang. Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menganggap pilkada tidak langsung akan mengebiri hak-hak politik warga Indonesia. ”Kami menimbang pilkada langsung masih yang terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, politikus PDIP Maruarar Sirait mengatakan bahwa konstelasi politik kini sudah berubah. Sebagian besar anggota KMP mendukung perppu pilkada. Hal itu ditandai dengan pertemuan antara Jokowi dan SBY. ”Pertemuan itu merupakan trend setter. Setelah pertemuan tersebut, Ical langsung tweet mendukung perppu, juga Ketua PAN Pak Hatta Rajasa,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Ara itu menambahkan, kini memang tidak lagi ada KMP dan KIH. ”Seperti pernyataan Ketua DPR Setyo Novanto saat menutup masa sidang pertama DPR. Itu menunjukkan politik sangat cair,” ujarnya. (jp/jk)
