Headline

SBY Minta Kader PD Loyal pada Jokowi

Jakarta, mediantt.com — Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kepala daerah dari Partai Demokrat (PD), bersikap loyal kepada Presiden Joko Widodo. Meski SBY merupakan Ketua Umum PD namun kader PD yang juga kepala daerah harus tunduk pada Presiden. “Sebagai kepala daerah, garis komando dalam pemerintahan adalah Presiden, dan bukan kepada Ketua Umum Partai,” kata SBY dalam akun twitter @SBYudhoyono, Minggu (16/11).

SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PD, mengeluarkan instruksi untuk internal PD pada 12 November 2014 lalu dalam pertemuan dikediamannya di Cikeas, Bogor. Instruksi itu disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi PD DPR RI, dan sebelumnya kepada para Ketua DPD PD se-Indonesia. Instruksi SBY itu selanjutnya disebut Tiga Kewajiban bagi Partai Demokrat, atau disingkat “3 Wajib PD”. Pertama, para Gubernur, Bupati & Walikota atau wakil-wakilnya yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Jokowi.

Kedua, PD wajib mendukung kebijakan Presiden dan pemerintah yang tepat dan sungguh bermanfaat bagi rakyat. “Tidak waton suloyo,” kata SBY. Waton suloyo merupakan ungkapan bahasa Jawa. Waton berarti asal-asalan atau seenaknya sendiri. Sedangkan suloyo berarti bertikai atau perang. Dengan demikian, SBY berpesan agar kader PD tidak bersikap asal-asalan atau seenaknya sendiri, tidak bertikai/berperang. Ketiga, PD wajib mengkritisi dan menolak kebijakan Presiden dan pemerintah yang tidak tepat dan nyata-nyata tidak pro rakyat.

“Jika harus, tolak dan kritisi kebijakan yang salah dan tidak pro rakyat, PD mesti menyampaikan dengan cara yang tepat dan beretika. Sekali lagi, tidak waton suloyo,” kata SBY.

SBY sendiri saat ini tengah berada di Seoul, Korea Selatan. Dalam akun twitternya, hari ini, SBY mengunggah foto bersama Ibu Ani Yudhoyono yang tengah menikmati keindahan Seoul. SBY akan segera memimpin sidang pertamanya sebagai Presiden Global Green Growth Institute.

Organisasi yang memfokuskan pada pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan ini sebelumnya dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen. (jk)